REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta, Jabar, mengeluarkan kebijakan seleksi terhadap buku yang jadi rujukan para pelajar. Sebelum dibeli atau dibaca siswa, buku itu harus memiliki rekomendasi dari bupati. Tujuannya, supaya buku yang tak layak dibaca atau mengandung unsur kekerasan dan pornografi bisa diminimalisasi secara dini.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, akhir-akhir ini marak beredar buku yang tak layak baca. Seperti di kota-kota besar, buku yang jadi bacaan anak-anak PAUD/TK yang mengandung unsur kekerasan. Begitu pula, buku bacaan anak SD ada yang mengandung unsur pornografi. Kondisi itu harus dicegah sejak dini.

"Makanya, mulai sekarang buku yang jadi acuan sekolah harus punya rekomendasi bupati," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Senin (25/1).

Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim khusus. Tim ini, tugasnya mengevaluasi seluruh buku yang akan jadi acuan di sekolah. Baik itu, buku yang masuk ke perpustakaan ataupun buku yang di jual bebas di pasaran tetapi jadi rujukan sekolah. Buku itu, harus ada izin rekomendasi bupati layak atau tidaknya dibaca sama siswa.

Tetapi, bila buku yang dijual di pasaran lalu tak jadi acuan sekolah, pihaknya sulit untuk mengintervensi. Sebab, buku itu dijual secara bebas. Sedangkan, buku acuan sekolah bisa diintervensi. Karena, nanti bupati akan mendapat laporan judul buku yang digunakan sekolah selama setahun kedepan.

"Dengan cara seperti ini, diharapkan buku bacaan seperti itu bisa diminimalisasi," ujar Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta, Rasmita, mengatakan, sampai saat ini belum ditemukan buku bacaan siswa yang mengandung unsur kekerasan, pornografi ataupun SARA. Sebab, buku yang jadi rujukan sekolah akan dievaluasi oleh tim di dinas.

"Kita punya tim evaluasi buku yang jadi rujukan sekolah," ujar Rasmita.

Untuk PAUD/TK, lanjut Rasmita, tidak ada keharusan anak-anak bisa membaca buku. Bahkan, di Purwakarta tidak ada buku rujukannya. Makanya, tidak ditemukan kasus buku bacaan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi ataupun SARA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika