REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan HM Rosehan NB menilai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terutama di Provinsi Kalsel terkesan dipaksakan. Alasannya karena belum didukung perangkat yang memadai.

"Semestinya segala sesuatu, baik perangkat lunak maupun perangkat keras dan lainnya harus betul-betul siap sebelum pelaksanaan UNBK itu," ujarnya ketika bertandang ke press room DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (6/4).

Menurut mantan Wakil Gubernur Kalsel yang bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, kesiapan dan persiapan tersebut penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan UNBK tersebut. Dia menyontohkan perangkat komputer maupun jaringan internet yang tidak prima, terlebih lagi dengan kondisi kelistrikan di Kalsel masih sering padam atau mati mendadak. Semua faktor tersebut menurut dia sedikit atau banyak akan memengaruhi hasil UNBK.

Contoh lain, katanya lagi, ada sekolah di Kota Banjarmasin melaksanakan UNBK dengan sistem bergilir karena keterbatasan komputer. "Apakah cara seperti itu memberikan jaminan bagi giliran terakhir, karena jangan-jangan komputernya bermasalah," katanya lagi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kalsel itu menyatakan, prinsipnya mendukung pelaksanaan UNBK sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas anak didik dan objektivitas penilaian hasil UN.

"Namun sebaiknya sebelum pelaksanaan UNBK tersebut, segala sesuatunya harus sudah betul-betul siap, termasuk sumber daya manusianya," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel Amka yang juga Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) 2016 di provinsi itu menyebutkan di provinsi ini sebanyak 400 lebih sekolah menengah atas (SMA) sederajat yang mengikuti UN tersebut. Namun dari ratusan SMA/SMK sederajat tersebut, baru 64 di antaranya yang menyatakan siap menyelenggarakan UNBK 2016, yaitu 23 SMA dan 41 SMK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika