REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak membuka Posko Pengaduan Ujian Nasional (UN) 2016, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan telah menerima total 63 laporan. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Retno Listyarti, laporan ini berasal dari 26 Kota atau Kabupaten.
“Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, , Surabaya, Sidoardjo, Pekalongan,Karanganyar, Bogor, Ciamis, Indramayu, Cimahi, Cikampek, Tangerang, Pangandaran, Tanjung Redeb (Berau), Pontianak, Lampung, Medan, Pare Pare, Bima, Mataram, Palu, Mamuju, Soppeng, dan Makassar,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Senin (11/4).
Retno mengatakan, laporan-laporan tersebut kemudian dibagi ke dalam enam kategori. Pertama, masalah teknis seperti pemadaman listrik dan server ngadat atau bermasalah karena tidak terkoneksi dengan server pusat.
Selanjutnya, terdapat informasi beredarnya soal dan kunci jawaban UN Kertas Pensil (UNKP) dan UN Berbasis Komputer (UNBK) di kalangan para siswa. Menurut Retno, terdapat siswa yang mengaku telah mendapatkan secara gratis bocoran tersebut. Hal ini didapatkannya karena dia menjadi anggota grup whatshap dan/atau grup media sosal line. Namun di samping itu terdapat pula siswa yang harus membayar.
Selain itu, terdapat informasi tidak tersedianya soal UN Braille untuk peserta UN Tunanetra di sekolah inklusi. Kecurangan sistemik di sekolah melalui tim sukses UNBK juga terus terjadi. Masalah kelima, yakni terdapat konvoi kendaraan roda dua dan corat coret pakaian seragam putih abu-abu di kota Medan dan Tangerang.
“Keenam, adanya dugaan kesamaan atau kemiripan soal UNKP dengan UNBK dari Jakarta, Surabaya dan Ciamis,” ujar dia.
