Kamis 05 May 2016 16:52 WIB

Kesetaraan Dalam Pengelolaan Pendidikan Mutlak Harus Dilaksanakan

Suasana FGD
Foto: Dok IB
Suasana FGD "Madrasah Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Selasa (3/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerhati  pendidikan Islam  Bahrul Hayat PhD mengatakan, kesetaraan  dalam  pengelolaan pendidikan  mutlak harus dilaksanakan. “Amanah UUD 1945, yaitu  adanya satu sistem pendidikan dan pendidikan sebagai  hak asasi setiap manusia,” kata Bahrul Hayat yang juga ketua umum HEPI pada  Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi buku yang dilaksanakan oleh Indonesia Bermutu (IB) bekerja sama dengan Perpustakaan  MPR RI Senayan di Jakarta, Selasa (3/5).

FGD yang mengangkat tema "Madrasah Menuju Indonesia Emas 2045" itu juga menampilkan nara sumber  Dr Abdul Kharis (wakil ketua Komisi X DPR), Dr H Abdurrahman (kakanwil Depag DKI), dan Prof Burhanuddin Tola (Pembina IB).  FGD tersebut  dilaksanakan dalam  rangka Hardiknas 2016.

Bahrul Hayat yang juga mantan  Sesjen Kementerian Agama menegaskan, pendidikan madrasah memiliki kualitas yang sama dengan pendidikan lainnya. “Pendidikan harus menjadi satu sistem pendidikan. Boleh penyelenggaranya beberapa lembaga, tetapi sistemnya harus satu,” papar Bahrul Hayat yang juga ketua umum  Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI).

Pembina Indonesia Bermutu, Burhanuddin Tola mengatakan terjadi anomali tentang kualitas pendidikan madrasah, yang terkadang menggunguli pendidikan reguler. Sementara, Kakanwil Kemenag Propinsi DKI Jakarta  Dr  Abdurahman mengatakan animo masuk ke sekolah madrasah sangat tinggi. “Pemerintah terus melakukan perbaikan untuk program pendidikan madrasah,” ujar Abdurrahman.

Abdul Haris mengatakan, pendidikan merupakan sektor utama dalam membangun Bangsa Indonesia. “Pemerintah harus memberikan porsi kebijakan yang besar terjadap pengembangan pendidikan, termasuk pendidikan madrasah,” ujar Abdu Haris.

Abdul haris menambahkan,  terdapat tiga  sektor yang harus menjadi prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Anggaran pendidikan juga belum maksimal, masih jauh dari harapan 20 persen,” tutur Abdul Haris.

 

Panitia pelaksana FGD Afrizal Sinaro mengatakan  FGD tersebut  dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Hari Setiadi PhD  (Uhamka),  Dr Hasan Basri Tanjung (Unida),   Dr Jaka Warshina (Puskurbuk) ,  Dr Awaluddin (UNJ),  Fahmi Umar (Yagemi)  dan Dr Misbah Fikrianto (Polimedia).

 

Selain itu, juga hadir  puluhan kepala sekolah dan  guru-guru madrasah. “Hasil diskusi tersebut  akan diterbitkan  menjadi buku,” kata Afrizal Sinaro yang juga ketua umum Yayasan Perguruan Al Iman.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement