REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebentar lagi, para orang tua disibukkan dengan urusan masuk sekolah. Bersekolah di sekolah unggulan, adalah impian semua orang. Tdak hanya anak, orang tuapun berupaya keras agar anaknya dapat diterima di sekolah unggulan.
Kondisi ini memicu terjadinya "perebutan" kursi karena jumlah tempat sangat terbatas. Bagi sebagian orang tua, apalagi yang bersangkutan orang terpandang, tokoh atau pejabat, memasukkan anaknya ke sekolah unggulan seperti suatu keharusan karena cerita tentang prestasi dan tempat sekolah anak akan menjadi cerita indah pada saat ia bicara dengan koleganya.
Akibatnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi rentan dengan tekanan, intimidasi, dan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Jika proses penerimaan peserta didik sudah diwarnai oleh berbagai kecurangan, akan berakibat kepada perkembangan sikap mental anak di masa mendatang.
Jika anak tahu bahwa ia masuk ke sekolah dengan cara-cara yang tidak benar, maka itu akan tertanam di dalam dirinya, dan menganggap bahwa cara-cara yang seperti itu adalah cara yang benar.
“Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah "meracuni" mereka sejak dini dengan melibatkan mereka secara langsung dengan praktik-praktik ketidakjujuran. Jalan pintas menjadi pilihan, menghalalkan segala cara. Hal ini berakibat buruk untuk masa depan bangsa,” kata Pendiri Indonesia Bermutu Awaluddin Tjalla.
Untuk itu, ujar Awaluddin, Indonesia Bermutu -- sesuai dengan visi, misi, dan mottonya, Bangsa Bermutu akan lahir dari Pendidikan Bermutu -- berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Hal itu harus dimulai dari penerimaan peserta didik baru melalui cara-cara yang bermutu.
Pendidikan merupakan sebuah sistem dengan adanya keterkaitan yang erat antara input (peserta didik), proses, dan output. “Output pendidikan yang bermutu akan lahir dari proses yang bermutu, untuk penerimaan peserta didik baru harus bebas dari cara-cara yang tidak bermutu,” ungkap Awaluddin saat membuka kegiatan pelatihan teknis penerimaan peserta didik baru secara online di Jakarta, Ahad (15/5).
Kegiatan ini bertajuk Jelas IB (Jaringan Elektronik Aplikasi Sekolah Indonesia Bermutu) berlangsung selama dua hari dan terselenggara berkat kerja sama antara Indonesia-Bermutu (IB) dengan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Sibolga, Kabupaten Tanjung Balai Asahan, Kota Bungo, dan Kota Pekanbaru. Selain itu, Kota Batam, Kota Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Jayapura.
"PPDB secara Online yang diselenggarakan atas kerja sama Dinas Pendidikan dengan IB ini akan menyelamatkan kita semua, bukan hanya kami sebagai aparat, tapi juga anak-anak. Kita tidak mau mewariskan cara-cara yang tidak benar kepada generasi penerus bangsa. Berkat kerja sama ini, kami mendapat apresiasi yang luar biasa dari Ombudsman RI," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bungo, Provinsi Jambi Hasrizal.
Hasrizal menegaskan bahwa kegiatan ini seharusnya ini diwajibkan untuk semua daerah. “ Karena ini menyelamatkan kita semua. Kita jadi terbebas dari intimidasi dari berbagai pihak, kita juga tidak perlu lagi "bersembunyi" pada saat penerimaan peserta didik baru,” tutur Hasrizal.
Hasrizal sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. “Apapun upaya akan kami lakukan, bahkan bila perlu dana pribadi akan kami keluarkan demi lancarnya kegiatan ini,” tegas Hasrizal. Itu pula yang mendorong mengapa Hasrizal tidak hanya mengutus tim teknis saja, melainkan ikut mendampingi secara langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika