REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengupayakan agar bisa meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Sebab, selama ini rasio antara SMKN dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tidak seimbang.

“Saat ini ada  67 persen itu SMAN dan  hanya 33 persen SMKN,” kata Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Mustaghfirin Amin di Kantor Kemendikbud, Jumat (24/6).

Dari angka ini, Kemendikbud berharap rasio SMK meningkat 60 persen pada 2020. Oleh sebab itu, Kemendikbud pun berusaha untuk menata ulang ke depannya.

Mustaghfirin menerangkan, SMKN memang perlu ditata ulang dengan sebaik mungkin. Harapannya, dia melanjutkan, dapat meningkatkan akses masyarakat dalam meraih pendidikan vokasi atau keahlian. Keberadaan SMK dengan jumlah semakin mencukupi, kata dia, tentu mampu mempermudah masyarakat nantinya.

Jumlah SMK Negeri memang masih kecil dibandingkan dengan SMAN. Terlebih lagi dengan keadaan dan sedikitnya jumlah SMKN di daerah terpencil. Kondisi tersebut, dia melanjutkan, jelas dianggap beban terberat dalam mencapai pendidikan vokasional  di masyarakat.

Agar bisa mencapai tersebut, Mustaghfirin menjelaskan, pemerintah pun akan  mengeluarkan Inpres tentang pendidikan vokasional. “Inpresnya ditandatangani mudah-mudahan bisa dilakukan setelah lebaran,” tambah dia.

Kemudian maksimal dalam waktu tiga sampai enam bulan mulai disusun upaya-upaya akan dilakukan pemerintah terutama Kemendikbud terkait SMK. Sebagai informasi, mulai 2017 kewenangan SMA dan SMK akan berada di bawah naungan provinsi.  Atas dasar itu, Inpres nanti pun akan mengintrusikan gubernur untuk melakukan berbagai hal. “Itu yang menjadi peta jalannya. Salah satu contohnya, meningkatkan kapasitas dan menambah jumlah SMK negeri,“ kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika