REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, FSGI membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai Senin (13/6) sampai Rabu (29/6) 2016. Sejak Posko dibuka, FSGI menerima 53 pengaduan terkait keluhan orangtua siswa. Keluhan yang masuk mulai dari server PPDB online Dinas Pendidikan yang 'lemot' bahkan ngadat dan tidak bisa di akses.
"Ada juga aduan soal jalur prestasi yang menggunakan sertifikat bodong. Selain itu juga ada dugaan adanya uang pelicin," katanya, Rabu, (13/7).
Meski posko pemantauan dibuka di 29 kota/kabupaten namun FSGI hanya menerima pengaduan dari Bekasi, Sukabumi, Bandung, Medan, DKI Jakarta. "Masalah uang pelicin berasal dari Bekasi, di mana ada orangtua siswa yang mencurigai praktek uang pelicin karena sekolah negeri tempat anaknya mendaftar tidak hanya menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai satu-satunya alat seleksi, tetapi masih mengguakan ujian tertulis lokal sekolah," ujar Retno.
Ujian tulis inilah yang terkadang menyingkirkan siswa yang nilainya UN-nya tinggi. Alasannya nilai tes tertulisnya rendah.
Sayangnya si pelapor tidak mau menyebut nama sekolah saat didalami datanya. Pelapor memiliki kekhawatiran anaknya akan di permasalahkan. Pelapor hanya menyebut beberapa SMA negeri. "Selain itu posko di Kota Medan juga memantau berita adanya dugaan uang pelicin di MAN 1 Medan sebesar Rp 11 juta yang dilaporkan ke Ombudsman RI perwakilan Sumatra Utara oleh pihak orangtua siswa yang anak tidak diterima seleksi di MAN I Medan," kata Retno.
Hasil penelusuran FSGI, ternyata MAN 1 Medan memang menggunakan indikator penilaian yang seleksinya tidak hanya menggunakan hasil UN. Indikator seleksi yang dibuat MAN 1 Medan, yakni 40 persen nilai UN, 40 persen nilai tes akademik, dan 20 persen tes baca Alquran dan praktik ibadah.
Rupanya sejak awal, MAN 1 Medan mengumumkan daya tampung 365 siswa. Sebanyak 60 di antaranya diterima melalui undangan. Namun karena desakan para orangtua siswa yang tidak diterima, maka MAN 1 kemudian memutuskan membuka dua kelas tambahan yang disebut jalur mandiri.
Untuk Posko Bekasi, Retno menjelaskna, juga menerima laporan dari satu orangtua siswa yang berasal dari Sukabumi. Orangtua siswa itu meminta FSGI ikut memantau penerimaan peserta didik baru di SMP dan SMA negeri di wilayah Sukabumi. Sebab diduga masih ada praktek surat sakti pejabat dan kemungkinan uang pelicin yang bisa berdampak siswa yang mendapat UN tinggi belum tentu diterima di sekolah negeri. Orangtua tersebut meminta FSGI membuka posko di Sukabumi karena tidak ada perwakilah organisasi guru lokal annggota FSGI di Sukabumi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika