REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selandia Baru melalui UNICEF memberikan dana bagi 100 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di beberapa kabupaten di Kupang. PAUD ini akan dijadikan model layanan profesional PAUD berbasis komunitas desa pinggiran.
"Bekerja sama dengan UNICEF berarti kita tidak hanya berkonsentrasi pada anak-anak, tetapi juga pada mereka yang berkomitmen membuat masa usia dini mereka sebaik-baiknya," kata Perdana Menteri Selandia Baru John Key di Jakarta, Senin (18/7).
Bantuan tersebut merupakan percontohan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Selandia Baru dan UNICEF. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun lalu telah menginisasi 1.000 PAUD baru di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, termasuk di NTT.
Program PAUD ini akan mengasuh anak dalam upaya menggali seluruh potensi mereka dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis bermain. Langkah ini juga untuk memenuhi berbagai layanan terkait, termasuk pendidikan orang tua tentang pengasuhan anak yang baik, layanan kesehatan, layanan air, dan sanitasi serta layanan perlindungan anak.
Diperkirakan lebih dari 7.400 anak dan orang tuanya, 200 fasilitator dan 1.000 guru PAUD akan menerima manfaat langsung dari percontohan ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, semua pihak sudah menyadari bahwa PAUD yang holistik dan integratif adalah modal pembangunan manusia. Ini secara manusiawi akan mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan meningkatkan martabat anak Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbud juga menyusun peta jalan penahapan wajib PAUD satu tahun pra-Sekolah Dasar untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.
Perdana Menteri Selandia Baru menyempatkan diri mengunjungi PAUD KM 0 yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program kerja sama ini diharapkan dapat menjadi percontohan yang akan meningkatkan investasi kerja sama lainnya.