REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhadjir Effendy terpilih menggantikan posisi Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sejak Rabu (27/7). Hari pertama kerja pun sudah dimulainya sejak pukul 07.00 WIB Kamis (28/7).
Untuk memulai kerjanya, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengikuti rapat pimpinan (rapim) dengan sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kegiatan yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 11.00 WIB ini kemudian dilanjutkan dengan acara inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruangan kerja. Seperti di ruangan Pusat Pengembangangan Perfilman di lantai 18 Gedung C, Kemendikbud.
Setelah berkeliling mengamati dan berkenalan dengan pegawai sekitar, Muhadjir mulai mengunjungi kantin di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Tepat pada pukul 13.00 WIB, dia pun mulai mengungkapkan ide-ide pendidikannya sebagai Mendikbud baru kepada wartawan yang hadir di lokasi. "Ini baru ide saja," tegas Muhadjir.
Pendidikan vokasi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi dua program yang sangat ditekankan Presiden Joko Widodo. Dalam pandangannya, pendidikan vokasi memang perlu difokuskan demi meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Kemendikbud sendiri menjadi sektor hulu yang perlu terlibat dalam masalah tenaga kerja ini.
“Di SMK nanti akan seperti apa? Kita siapkan tenaga terampil yang semakin bervariasi merespons kebutuhan pasar yang juga semakin beragam. Misalnya, kita bentuk SMK perfilman dengan berbagai macam jenis keterampilan yang dibutuhkan industri film,” kata Muhadjir yang siang itu mengenakan baju putih dan celana hitam di Kantin Itjen Kemendikbud, Jakarta, Kamis (28/7).
Dia juga menyontohkan SMK kelautan yang fokusnya dari budidaya ikan, konservasi, pengolahan hasil laut dan sebagainya. Di samping itu, dia juga mengingatkan siapa pun yang hendah mendirikan SMK lebih baik menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dengan kata lain, perlu membuat sekolah yang distribusi di lapangannya mencukupi. “Kita jangan bikin sekolah yang enggak cocok dengan lapangan kerja,” ujarnya.
Berkenaan ketersediaan guru, menurut dia, saat ini telah ada guru yang mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). “Pengalaman mereka dapat jadi kredit poin yang setara dengan kompetensinya,” kata dia.
(Baca Juga: Ini Tantangan Mendikbud yang Baru)
Ikuti Whatsapp Channel Republika