REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jawa Tengah menolak penerapan wacana sistem belajar sehari penuh di sekolah (full day school) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy karena dinilai membahayakan dunia pendidikan.
"Full day school justru membahayakan pendidikan karena secara psikologis dan sosial banyak mudharatnya," kata Ketua PGSI Jawa Tengah Muh Zen Adv di Semarang, Selasa (9/8).
Ia memaparkan sikap penolakan penerapan full day school itu didasari pada hasil uji coba penerapan sistem belajar lima hari sekolah di Jateng yang dinilai tidak efektif.
"Hasil evaluasi lima hari sekolah di Jateng menyebutkan 80 persen kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan materi pelajaran yang diberikan pada siswa setelah pukul 13.00 WIB tidak bisa diserap secara maksimal," ujarnya.
Pria yang juga menjabat anggota Komisi E DPRD Jateng itu menilai sistem belajar full day school tidak efektif untuk kegiatan belajar mengajar karena banyak faktor pendukung yang belum siap jika wacana tersebut diterapkan. "Tidak semua orang tua siswa bekerja sebagai PNS atau kantoran, standar pelayanan minimal sarana dan prasarana sekolah juga belum memadai, apalagi transportasi menuju sekolah di desa atau pinggir perkotaan belum mendukung sampai sore," katanya.
Selain itu, kata Zen, penerapan full day school bisa mematikan pendidikan keagamaan sore seperti tempat pendidikan Alquran. "Lebih baik Mendikbud fokus pada peningkatan kualitas guru karena saat ini masih ada sekitar 40 persen guru yang belum S1 dan persebaran guru PNS juga bermasalah," ujarnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, menggunakan sistem sekolah seharian penuh agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.
"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi 'liar' di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja," katanya di Malang, Ahad(7/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika