REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PP KAUMY) Yogie Maharesi bersilaturahim dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Senin petang (22/8). Pada pertemuan di gedung BPK tersebut, turut hadir utusan pengurus daerah KAUMY Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ketua Umum PP KAUMY Yogie Maharesi mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel terutama di seluruh daerah di Indonesia, di mana BPK memiliki peran sangat besar dalam mengawalnya. Menurut Yogie, KAUMY yang memiliki pengurus daerah di seluruh provinsi menaruh perhatian agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan melalui praktik pemerintahan yang bersih. "Untuk itu KAUMY akan turut berpartisipasi aktif melalui sinergi dengan BPK," kata Yogie.
Ketua BPK Harry Azhar Azis menyambut baik itikad KAUMY untuk mengambil bagian dalam menciptakan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang memiliki indikator jelas terkait efeknya bagi kesejahteraan rakyat. Harry mengatakan penting untuk adanya tindak lanjut terhadap laporan BPK karena berhubungan dengan efektifitas penggunaan uang rakyat oleh pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu Harry juga berharap, ke depan agar dapat didorong bersama pemahaman seluruh stakeholders bahwa yang terpenting dalam status laporan suatu pemerintahan daerah bukan hanya memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan juga perlu ada indikator yang menunjukkan hubungan riil antara status WTP dengan naik turunnya kesejahteraan rakyat di daerah tertentu.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, ketua BPK mengajak KAUMY untuk bersama-sama memberi edukasi dan pemahaman kepada publik, dalam upaya berpartisipasi mengawal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah.
Yogie menambahkan, PP KAUMY akan bersinergi dengan ketua BPK RI untuk dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada publik dan khususnya di kalangan akademis, dalam upaya berpartisipasi mengawal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah. "Jaringan KAUMY dan BPK di seluruh provinsi dapat dioptimalkan untuk melaksanakan sinergi tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika