REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya akan meminta bantuan TNI untuk memaksimalkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Koordinasi distribusi KIP dengan para kepala daerah akan digelar pekan depan.
"Kami segera berkoordinasi dengan bupati dan gubernur dalam waktu dekat ini. Lalu tadi saya sudah ketemu Menteri Pertahanan (Menhan), untuk minta persetujuan agar bisa minta bantuan tenaga TNI membantu sebarkan KIP. Menhan sudah setuju," ujar Muhadjir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/8).
Menurut Muhadjir, distribusi KIP bukan hanya tanggung jawab Kemendikbud. KIP merupakan program bersama pemerintah yang persoalannya harus diantisipasi agar tidak menimbulkan keresahan. Saat disinggung mekanisme pembagian KIP oleh TNI, Muhadjir mengaku belum membicarakan lebih lanjut.
"Nanti dirumuskan kembali. Yang penting, ada izin dulu dari Menhan," tegasnya.
Dijumpai terpisah, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan pihaknya akan bertemu dengan kepala daerah untuk membahas pembagian KIP pada pekan depan. Menurut Hamid, ada dua poin utama dalam koordinasi pekan depan.
"Pertama, kita akan bicarakan tentang KIP yang saat ini masih terhenti pembagiannya di kelurahan agar segera diberikan kepada anak. Kedua, menekankan kepada bupati dan walikota agar menyampaikan ketika anak sudah terima KIP, harus segera lapor kepada ke sekolah," jelas dia.
Hamid menambahkan, saat ini ada 14 juta anak yang telah menerima KIP. Sebanyak 12 persen dari keseluruhan target penerima KIP diketahui belum menerima kartu tersebut. Sebanyak dua juta KIP kini masih terhenti distribusinya di kecamatan atau kelurahan. Selain itu, ada sekitar delapan persen kartu berstatus retur (dikembalikan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika