REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta para pemangku kepentingan di daerah agar membantu pemerintah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai ke tangan anak yang berhak. "Saya mohon semuanya untuk mendorong agar kartu yang berkeliaran di desa-desa segera dipegang mereka yang berhak," kata Muhadjir saat berada di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (2/9) lalu.

Ia menjelaskan, KIP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kesempatan pendidikan. Sebab, selama ini banyak anak-anak usia produktif yang tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Salah satu alasannya, Muhadjir menyebut, karena kemampuan perekonomian yang rendah.

"Pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah membuat kebijakan membuat kartu pintar untuk mereka-mereka anak yang kurang mampu," ujar dia.

Muhadjir menjelaskan, saat ini sudah ada 18 ribu KIP yang beredar di masyarakat. Namun, dari jumlah itu, masih banyak yang belum sampai di tangan anak-anak yang berhak. Termasuk, ia mencontohkan, di Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu serta daerah Jawa Timur lainnya.

Menurutnya, pendistribusian KIP tidak boleh hanya mengandalkan kepala desa dan kepala sekolah juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, untuk memperlancar pendistribusian, Muhadjir mengaku telah meminta izin pada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu untuk mengerahkan Babinsa.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menhan, minta bantuan para Babinsa yang punya dedikasi tinggi itu, ikut bantu bagaimana agar KIP segera berada di tangan mereka yang berhak, yakni yang usia sekolah dan semestinya masuk sekolah," tutur Muhadjir

Selain itu, ia juga berharap Bhayangkarai desa-desa juga dapat membantu penyaluran KIP. Ia meyakini, suksesnya pendistribusian KIP harus mengandalkan berbagai pihak. "Mari dengan cara gotong royong ramai-ramai mengentaskan anak-anak yang belum dapatkan akses baik di bidang pendidikan agar dapat KIP," jelasnya. N

Ikuti Whatsapp Channel Republika