REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan, Muhajir Effendy mengundang 20 sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh Indonesia untuk hadir dan memberikan masukan dalam rangka percepatan persiapan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Jakarta, Rabu (14/9). Menteri berharap akan ada banyak masukan dari berbagai sekolah.
"Kalau memang pendidikan karakter itu bagus kenapa tidak dibuat standar secara nasional," kata Menteri.
Menurut Menteri, undangan ini awalnya dari pesan presiden agar ada realisasi revolusi mental yang dimulai dari pendidikan karakter di sekolah. "Hasil pertemuan ini akan dirumuskan program nasional," kata dia.
Menteri mengungkap, yang terpenting dari pendidikan karakter membutuhkan peran guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Peran guru menjadi penting karena kalau karakter guru baik maka anak didik menjadi baik. Juga kepala sekolah dituntut untuk menjadi manajer bukan lebih banyak menghabiskan waktu mengajar.
"Jadi kepala sekolah harus menjadi manajer yang baik diukur dari prestasi kerja yang baik bagi sekolahnya," kata dia.
Sementara, sekolah berkarakter itu harus memiliki nilai budaya yang luas. Dimana sekolah tersebut mampu memanfaatkan lingkungan di sekolah untuk menjadi sumber belajar.
Jamaludin, Kepala Sekolah SDT Bina Ilmu, mengungkap, mau tidak mau harus diterapkan di sekolah, khususnya sekolah dasar.
"Pendidikan karakter dapat dimulai dari yang sederhana yaitu bagaimana hidup bersih. Kemudian shalat berjamaah, ataupun antri di kantin," kata dia.
Contoh tersebut, lanjutnya, diharapkan akan membentuk karakter anak yang memiliki akidah dan akhlak, disiplin, dan prestasi yang baik dikemudian hari."Jadi bukan dari sisi akademis saja tapi lebih kepada budi pekerti," kata dia.
Menurutnya, apa yang direncanakan pemerintah terkait pendidikan karakter sudah diterapkan di Bina ilmu."Saya kira besar sekali manfaaat dari pendidikan karakter ini diantaranya menghindari anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan usai pulang dari sekolah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika