REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengubah sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, KIP akan didistribusikan menggunakan data dari sekolah yang disebut daftar pokok pendidikan.

Dia menjelaskan, jumlah KIP yang terdistribusi hingga saat ini telah mencapai 60 persen. Namun begitu, menurut Muhadjir, sejumlah KIP justru diterima oleh siswa yang kurang tepat. Ini terjadi karena pendistribusian KIP dilakukan berdasarkan data warga miskin yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012.

Tujuan awal penggunaan data BPS untuk menyalurkan KIP tersebut mulanya untuk mendorong anak putus sekolah untuk kembali belajar di sekolah. Namun, yang terjadi justru sejumlah anak penerima KIP telah menikah atau bekerja sehingga tak berminat melanjutkan sekolah.

"Banyak kasus seperti itu. Misalnya baru lulus SD kemudian bekerja. Dia merasa nyaman dan berpikir untuk apa belajar lagi," kata Mendikbud, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/10).

Oleh karenanya, Muhadjir akan menggunakan data anak miskin yang berada di sekolah sebagai pedoman penyaluran KIP. Ia yakin daftar pokok pendidikan akan membantu program KIP sampai pada sasaran yang tepat.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 40 persen KIP yang belum tersalurkan. Muhadjir menargetkan semua kartu dapat sampai ke tangan siswa sebelum akhir tahun. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 10 triliun untuk program tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika