REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengusulkan agar pemerintah segera melakukan moratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena selama 11 tahun pelaksanaannya selalu terjadi kebocoran soal.

"Kami capek, karena setelah 11 tahun pelaksanaan Ujian Nasional ini, selalu saya diwarnai dengan kejadian kebocoran soal. Kami lelah setiap tahun dilaksanakan UN harus menghadapi masalah seperti ini," kata Sekjen FGII Iwan Hermawan di Bandung, Jumat.

Ditemui usai melaporkan berbagai karut marut pelaksanaan UN di Kota Bandung ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, ia mengatakan moratorium ini dilakukan sambil mempersiapkan bentuk dan evalusai pemetaan pendidikan nasional untuk di kemudian hari.

Menurut dia, selain kebocoran soal, pelaksanaan UN tahun ini diwarnai dengan masalah keterlambatan pencairan dana UN kepada sekolah.

"Persoalan dana yang telat untuk pengawas ini membuat sekolah-sekolah berpikir, akhirnya itu diambil dari orang tua siswa. Padahal UN adalah tanggung jawab pemerintah bukan orang tua siswa," kata dia.

Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya kebocoran soal UN yang masif hampir diseluruh Indonesia maka pihaknya mengimbau para rektor se-Indonesia untuk tidak menjadikan hasil UN sebagai pertimbangan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 karena hasil UN-nya meragukan.

"Kami mendesak agar pemerintah melakukan moratorium UN karena selama UN diselenggarakan selama itu pula kobocoran soal terjadi," kata dia.

Selain itu, lanjut Iwan, pihaknya juga meminta agar pemerintah mengusut tuntas oknum yang telah malakukan pembocoran soal UN.

"Pelaksanaan UN juga menyisakan persoalan lain. Yakni sering terlambatnya pencaiaran dana UN sekolah yang sangat menguras pikiran dan tenaga dari siswa, guru, orangtua siswa, birokrat pendidikan, kepolisian dan juga masyarakat lainnya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika