REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku telah mengkaji dampak baik dan buruk ihwal rencana moratorium ujian nasional (UN). Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengaku telah menyampaikan semua kajian tersebut pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Draft sudah sama presiden dan sudah disampaikan, yang akan dibahas dalam ratas (rapat terbatas). Nanti presiden sudah meminta saya sampaikan secara detail dampak positif dan negatif," kata dia kepada wartawan, Senin (28/11).

Namun, ia tidak merinci seperti apa kajian dampak baik-buruk dari moratorium UN tersebut. Ia membantah pendapat yang menyatakan latar belakang penghapusan UN karena membuat pelajar stres. Ia mengatakan, saat ini UN hanya berfungsi sebagai pemetaan kualitas pendidikan di suatu sekolah dan daerah.

"Untuk analisisnya bukan siswa, tapi satuan kerja," ucapnya.

Sebagai penggati moratorium UN, Muhadjir mengatakan, pemerintah pusat akan melimpahkan evaluasi pelajar pada masing-masing daerah. Namun, ia melanjutkan, ada standar nasional yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan evalusi tersebut.

"Ada standar nasional yang harus dipatuhi, penyelenggara yang itu akan dilakukan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)," ujar dia.

Ia menjelaskan, Kemdikbud bersama BSNP akan menetapkan standar nasional. Desentralisasi evaluasi akan memberikan kewenangan pada provinsi untuk menguji tingkat SMA/SMK, serta pada kabupaten/kota untuk tingkat SD/SMP. Ia menyebut, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mendaftar ke jenjang yang lebih lanjut

"Hasil evaluasi itu yang diselenggarakan masing-masing kabupaten/kota, kan otomatis bisa digunakan masuk SMA/SMK. Dan itu berlaku secara nasional, karena standarnya nasional," jelasnya.

Namun, Muhadjir mengaku belum membahas ihwal moratorium UN dengan perguruan tinggi. Alasannya, tidal semua perguruan tinggi yang menggunakan hasil UN untuk syarat penerimaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika