REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk memoratorium pelaksanaan Ujian Nasional mulai 2017, harus dikaji dengan saksama.
"Mungkin agak repot karena anggaran 2017 sudah diketok, itu perlu anggaran tersendiri," kata Pastika di Denpasar, Senin (28/11).
Sedangkan selama ini, ujarnya, Pemerintah Provinsi Bali hanya menganggarkan uji coba (try out) persiapan UN. Sehingga kalau pelaksanaan ujian kelulusan untuk SMP dan SMA/SMK dilimpahkan ke pemerintah provinsi, maka pihaknya harus menghitung kembali anggaran yang dibutuhkan.
"Aspek anggaran agak sulit juga, standarnya bagaimana, apa diserahkan ke provinsi, seperti apa penyerahannya supaya kita jelas, apakah provinsi yang menyelenggarakan itu," ujarnya.
Di samping itu, tambah dia, persoalan lainnya terletak pada standar yang akan digunakan karena sekarang ini standar sekolah berbeda-beda. Menurutnya harus ada patokan yang jelas bagi sekolah-sekolah.
"Karena bagaimanapun aspek pendidikan harus dihitung standarnya. Bagaimana mereka akan masuk ke perguruan tinggi, bagaimana masuk ke bursa kerja, kualitas sekolah 'kan tidak sama. Menurut saya itu harus dikaji dengan saksama," jelasnya.
Pihaknya harus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap rencana moratorium UN itu supaya lebih jelas karena dia menginginkan supaya kualitas pendidikan baik, agar generasi muda siap bersaing secara nasional maupun global.
Sebelumnya menurut Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana moratorium UN tersebut dan tinggal menunggu Instruksi Presiden.
Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan persiapan moratorium UN tersebut. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemendikbud telah memanggil para kepala dinas pendidikan provinsi di Indonesia.
Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara itu, pelaksanaan ujian kelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) oleh pemerintah provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika