REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyambut baik rencana moratorium ujian nasional. Pemkot Padang juga siap menyambut kebijakan desentralisasi ujian nasional (UN)
"Siap. Sebenarnya bukan dari sekarang, dulu-dulu. Sudah bisa," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah saat dihubungi Republika.co.id, Senin (28/11).
Ia menyambut baik rencana pemerintah pusat memoratorium ujian nasional (UN). Alasannya, masing-masing daerah belum memenuhi fasilitas standar dalam pelaksanaan UN. "Kalau untuk kelulusan kurang tepat. Upaya untuk moratorium sangat baik," ujarnya.
Mahyeldi setuju apabila UN hanya digunakan untuk pemetaan capaian pendidikan di masing-masing sekolah atau daerah. Ia menilai, pemetaan merupakan bahan atau informasi untuk melakukan percepatan-percepatan dalam peningkatan kualitas di masing-masing daerah.
Disinggung permasalahan anggaran, Mahyeldi mengaku Pemkot Padang tidak akan merasa terbebani. Ia meyakini, desentralisasi ujian akhir tetap mendapat campur tangan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hitung-hitungan terkait dengan pendidikan.
"Kalau untuk pendidikan ini, bangsa Indonesia harus habis-habisan harus serius dan sungguh-sungguh," katanya lagi.
Mahyeldi merinci, Pemkot Padang selama ini selalu memberikan dukungan penuh terhadap dunia pendidikan di daerahnya, seperti, menghapus uang pembangunan dan uang bulanan. "Saya kira keseriusan itu harus merata, untuk semua di Indonesia. Karena tak ada cara lain untuk meningkatkan kualitas bangsa ini kecuali dari jalur pendidikan," jelasnya.
Menyambut moratorium UN, Mahyeldi mengatakan, Pemkot Padang siap mengambil langkah-langkah strategis. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang. Kendati, ia tidak menampik, UN membuat sekolah, pelajar dan guru selalu berkompetisi mempersembahkan hasil terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika