REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi masih menunggu keputusan presiden terkait wacana moratorium ujian nasional (UN) pada 2017.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi melanjutkan, belum dapat bicara lebih jauh mengenai hal ini, lantaran belum ada keputusan yang jelas.
"Kan belum tentu dihapus. Kalau presiden sudah memutuskan baru kita bersikap, tidak usah berkalau-kalau," ujarnya singkat di kantor Pemprov NTB, Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Selasa (29/11).
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbub) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal ini.
"Kita sudah mengajukan. Ini nunggu persetujuan dari presiden, kan pelaksanaannya juga butuh Inpres," katanya di kantor Kemdikbud, Jakarta, beberapa waktu lalu.