REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama pemerintah Australia mengakhiri 10 tahun kerja sama untuk pembangunan sarana prasarana di sejumlah daerah di Indoensia. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan kerja sama ini sebenarnya untuk memberikan pelayanan dan akses pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia.
Ia menyebut, salah satu indikator keberhasilan pelayanan dan akses pendidikan, yakni dengan meningkatnya angka partisipasi kotor pada 2016 untuk jenjang SMP telah mencapai 100,7 persen. Ia menjelaskan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dimulai sejak 2006. Kerja sama dimulai dengan program Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP).
Program yang berakhir pada 2009 itu berhasil membangun 1.570 SMP, masing-masing 835 unit sekolah baru dan 735 sekolah satu atap. Pada 2011, program Australia's Education Partnership with Indonesia (AEPI) membangun 1.155 SMP, masing-masing 482 unit sekolah baru dan 673 sekolah satu atap.
"Pemerintah Australia memberi kontribusi untuk membangun sekolah yang rusak karena tsunami pada 2006 di Aceh. Sejak saat itu, kemitraan kita terjalin," kata Hamid.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Justin Lee menjabarkan, kemitraan antara Australia dan Indonesia telah membangun 2.725 SMP, menyediakan 10.175 kelas dan menyediakan 366.300 tempat untuk murid baru.
"Menciptakan ratusan ribu peluang bagi anak-anak untuk bisa bersekolah, merupakan pencapaian besar," kata Lee.
Kendati kerja sama Australia dan Indonesia berakhir, tetapi Lee memastikan pemerintahnya akan selalu mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Bahkan, ia mengatakan, Australia menyediakan beasiswa bagi guru untuk belajar di Negeri Kangguru selama tiga pekan.