REPUBLIKA.CO.ID, LEMBANG- Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan wacana moratorium Ujian Nasional (UN) akan diputuskan beberapa minggu ke depan. Setelah dilaksanakan rapat dengan DPR dan rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo.

"Jadi sekarang masih menunggu rapat dengan DPR besok kita harus putuskan bersama dengan DPR, kedua menunggu rapat kabinet terbatas dengan Presiden bersama anggota kabinet lain minggu depan baru diputuskan nanti," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP-SMA Darul Hikam di Kampus Dago Giri, Lembang, Rabu (23/11).

Ia menuturkan, moratorium UN merupakan wacana yang disampaikan menteri pendidikan. Dimana setelah dievaluasi saat ini UN hanya digunakan untuk pemetaan dan alat seleksi masuk pendidikan berikutnya.

Sementara itu, fungsi untuk kelulusan sudah dihapus tahun lalu. Oleh karena itu penyelenggaraan UN yang memiliki anggaran mencapai setengah triliun tiap tahun jika untuk pemetaan mutu maka bisa dilakukan sampling.

Adapun lainnya, menurutnya, UN SMA tidak digunakan sebagai alat seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Sebab perguruan tinggi memiliki seleksi tersendiri. Sementara UN SMP digunakan walaupun di beberapa tempat tidak digunakan.

"Itu yang dikaji daripada seperti itu, sudah kita coba alternatif lain," ungkapnya.

Dirinya menambahkan terkait moratorium UN, respon guru dan siswa di lapangan sangat senang. Namun pihaknya masih menunggu hasil rapat di DPR dan rapat Kabinet. Sehingga keputusan soal moratorium terjadi  pada beberapa pekan mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika