REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memastikan tidak akan membebankan anggaran pada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) pengganti ujian nasional (UN). "Tidak akan dibebankan ke daerah. Nanti tetap dari pusat semunya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, pembuatan soal akan didanai pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga punya soal-soal dari bank soal. "Kita sudah siap 70 persen kalau ratas menyetujui moratorium UN," jelasnya.

Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan APBN sebesar Rp 491 miliar untuk penyelenggaraan UN pada 2017. Kendati demikian, ia memperkirakan pelaksanaan UASBN akan memakan anggaran total sebesar Rp 1 triliun.

Apabila realisasi UASBN mampu menurunkan anggaran yang selama ini digunakan untuk UN, maka uang tersebut digunakan untuk revitalisasi dan melengkapi peralatan sekolah. Sebab, Muhadjir mengatakan pemerintah menargetkan penyelenggaraan UASBN menjadi tanpa kertas atau berbasis komputer. "Itu hitung-hitungan kasar, Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun," jelasnya.

(Baca Juga: UASBN akan Jadi Pengganti UN)

Ikuti Whatsapp Channel Republika