REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan tetap ingin agar moratorium ujian nasional (UN) dilakukan. Mendikbud kini menyerahkan wacana moratorium ujian nasional ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pasti lah, wong itu sudah diusulkan. Tapi kan saya pembantu presiden, saya terserah presiden," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (14/12).

Terkait pernyataan dari Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui moratorium UN, Muhadjir mengatakan tidak mempermasalahkan. Ia mengungkapkan alasannya tetap ingin moratorium UN diberlakukan, karena berdasarkan kajian UN tidak tepat bagi siswa. Muhadjir pun mengatakan, DPR juga telah memiliki pemahaman yang sama.

"Saya profesional saja. Setelah kita kaji, sampaikan ke Komisi X (DPR), lalu mayoritas sudah oke, diajukan ke presiden, rapat paripurna, lalu kesimpulan sementara dari wapres itu ditolak. Biasa ada yang setuju dan tidak," jelasnya.

Muhadjir melanjutkan, saat ini keputusan apakan moratorium UN jadi diberlakukan atau tidak, masih menunggu rapat kabinet terbatas.

"Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN kita persiapkan, kalau keputusannya tidak, ya nanti lah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika