REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Indonesia Bermutu, Hari Setiadi mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tetap dibutuhkan untuk melihat kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Hari, UN tidak perlu dihapus namun, harus ada perbaikan.

“UN itu perlu karena kalau tidak ada, kualitas pendidikan kita gak tahu,” kata Hari saat diskusi seputar UN bersama redaksi Harian Republika, di Kantor Republika, Rabu (21/12).

UN, lanjutnya, hanya perlu untuk disempurnakan. Kecurangan seperti kebocoran soal perlu untuk segera ditangani. Karena itu, pemerintah, lanjutnya, perlu mencari cara alternatif untuk guna menangani persoalan kecurangan tersebut.

Hari mencontohkan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa digunakan sebagai alternatif dalam peningkatan pelaksanaan UN. Meskipun Hari menyadari UNBK bukan hal baru bagi pendidikan di Indonesia.

Di samping mampu meminimalisasi kecurangan, UNBK dinilai dapat menghemat anggaran dibandingkan UN secara tertulis. “Jangan terlalu banyak biaya penggandaan dan jangan terpusat,” ujarnya.

Anggota Indonesia Bermutu lainnya, Dimyati menambahkan, kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN juga karena adanya kepentingan lain. Misalnya, pihak sekolah yang tak ingin siswanya tidak lulus UN karena berhubungan persepsi keberhasilan sekolah. Hal tersebut, menurut Dimyati dapat menjadi penyebab terjadinya kecurangan. Sebab itu, Dimyati menilai, kecurangan yang terjadi dalam pelaksaan UN terjadi secara sistematis.

“Jadi ada kepentingan lain, tidak murni,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika