REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak yatim. Terutama terkait data yang akan digunakan.

"Permasalahan di negeri kita adalah tidak beresnya data. Yang dirilis misalnya menggunakan data 2011, hingga kini sudah beberapa kali diverifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial, namun tidak kunjung akurat," ujar Abdul di Jakarta, Rabu.

Akibat ketidakakuratan data tersebut, banyak bantuan yang diberikan salah sasaran. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu mempertanyakan jika sekarang ada kriteria penerima baru yakni yatim, apakah pemerintah siap dengan data yang terbaru dan akurat.

"Pemerintah siap atau tidak, data yang terbaru dan akurat?" tanya dia.

Dia menjelaskan KIP merupakan skema pemberian bantuan untuk mengurangi rentang kesenjangan di masyarakat. Pada periode sebelumnya, dilakukan dengan bantuan langsung tunai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya siap menyalurkan KIP untuk anak yatim.

"Nanti pakai data yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) dan diverifikasi ulang dengan data yang ada di Kementerian Sosial," ujar Muhadjir.

Sementara untuk penyaluran dari KIP melalui sekolah. Sekolah untuk bertanggung jawab mencari dan mengajak anak-anak yang belum maupun putus sekolah, untuk kembali bersekolah.

"Sekolah ikut bertanggung jawab dalam mencari anak-anak untuk ke sekolah," tambah Muhadjir.

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Bogor pada Rabu, meminta agar penerima KIP diperluas dan bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di Tanah Air. Kemdikbud menargetkan menyalurkan sekitar 16,4 juta KIP pada 2017 atau turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyalurkan sekitar 17,9 juta kartu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika