REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memperkirakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2017 tidak banyak. Dia menjelaskan meski penerima KIP pada 2017 berjumlah 16,4 juta, kartu yang disalurkan hanya sekitar 300 ribu-an.

"Tahun ini yang tamat sekolah sekitar 300 ribuan. Jadi yang disalurkan tidak banyak, hanya sekitar segitu. Kartu itu untuk peserta didik baru," ujar Mendikbud di Jakarta, Jumat (6/1).

Kartu tersebut diperuntukkan bagi peserta didik baru, tambahan peserta normal, serta penerima kartu perlindungan sosial. "Jadi banyak anak dari keluarga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang tidak mendapatkan KIP. Solusinya kita beri kartu perlindungan sosial sebagai jaminan mendapatkan KIP. Nanti anak-anak seperti itu yang akan mendapatkan kartu baru," kata dia.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan nanti penyaluran kartu tersebut melalui sekolah. Tidak lagi melalui kantor kelurahan, karena rentang kendali yang panjang. "Untuk sementara, semuanya masih menggunakan kartu yang lama. Belum ada perintah untuk penggantian kartu," kata dia.

KIP bertujuan untuk menjamin anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar, jika terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus.

Kemendikbud menargetkan menyalurkan sekitar 16,4 juta KIP pada 2017 atau turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyalurkan sekitar 17,9 juta kartu. Penyesuaian penerima PIP berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan 2016. Dalam penerima sasaran PIP 2016 sebanyak 17,9 juta anak tersebut, terdapat jumlah yang memang dialokasikan untuk berjaga-jaga jika ada anak usia sekolah yang masuk dalam pendidikan non formal. Tapi kenyataannya, daya serapnya rendah.

"Dari 4,9 juta untuk penerima KIP non sekolah, namun yang diserap hanya sekitar 45 ribu anak," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika