REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada 25-27 Januari 2017.
Pembahasan akan difokuskan pada pemerataan layanan pendidikan, layanan pendidikan berkeadilan dan berkualitas. Tema pembahasan yakni, Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan dan Berkeadilan.
"Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan fokus untuk membahas layanan pendidikan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (25/1).
Mendikbud menyebut RNPK akan menrumuskan empat tujuan, yakni, pertama, evaluasi capaian pelaksanan program dan kegiatan 2016.
Kedua, sinergi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas 2017 dengan fokus utama, Program Indonesia Pintar (PIP), pengutan pendidikan karakter (PPK), peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan, penguatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
Ketiga, menyepakati kebijakan operasional 2017 dan merumuskan bahan masukan kebijakan pendidikan dan kebudayaan 2018 dengan mempertimbangkan kewenangan dan urusan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
Keempat, meningkatkan kerja sama antara Kemdikbud, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi/kabupaten/kota dengan masyarakat komunitas pendidikan dan kebudayaan.
"RNPK akan menghasilkan rumusan sebagai komitmen menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan pada 2017," ujar dia.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu memerinci strategi pelaksanaan akan digunakan untuk pelaksanaan PIP untuk akses pendidikan bermutu dan berkeadilan, strategi penguatan pendidikan karakter, strategi revitalisasi pendidikan kejuruan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, strategi peningkatan kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SPM da SNP).