REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendikbud berencana menyediakan sekolah berasrama untuk wilayah yang memiliki kondisi geografis khusus, seperti Maluku, yang memiliki wilayah terpencil dan terpencar di berbagai pulau. Menurut data Kemendikbud, beberapa kabupaten/kota di wilayah Maluku sudah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad berharap untuk ke depannya agar dinas pendidikan dapat melakukan pendataan anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum bersekolah, khususnya di wilayah terpencil. "Kalau tidak ada sekolah, kami siap membantu membangun sekolahnya, nanti asramanya juga kami siapkan. Kami mohon agar KIP dapat didukung dan dikawal," katanya dalam siaran pers, Kamis (23/2).

Hamid menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, terkait pengelolaan guru dan kepala sekolah. Hamid berharap agar dinas pendidikan dapat melakukan inventarisasi guru di perkotaan dan di wilayah terpencil. "Perhatikan kompetensi dan keterampilannya. Kepala Sekolah wajib dipilih melalui seleksi," ujarnya.

Kedua, terkait peningkatan fasilitas belajar. Pemerintah pusat akan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dasar di seluruh Indonesia. "Bayangkan, 40 persen SD tidak memiliki perpustakaan. Dan sekitar enam puluh persen tidak memiliki toilet yang layak. Kita akan fokus pada penyediaan kedua fasilitas itu," katanya lagi.

Hal ketiga yang menjadi perhatian Kemendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah kualitas belajar dan mengajar. Hamid mendorong penguatan peran pengawas sekolah baik dalam pengawasan kualitas belajar dan kualitas kelembagaan pada satuan pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika