REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Dompet Dhuafa (DD) menunjukkan 96 persen responden menilai sekolah gratis masih diperlukan seiring kebutuhan pendidikan yang semakin mendesak. "Ini adalah penelitian evaluasi pendidikan yang dikaitkan dengan berbagai persoalan strategis dan mendasar terkait persoalan pendidikan di Indonesia," Direktur Dompet Dhuafa University Ahmad Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/4).
Dia mengatakan, riset merupakan evaluasi pendidikan 2016 yang diadakan tim dari Dompet Dhuafa University. Persepsi masyarakat tentang program pendidikan dengan survei evaluasi tersebut melibatkan 449 responden yang tersebar di delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Survei, kata dia, berupaya mengukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pendidikan saat ini. Kegiatan ini agar dapat memberi advokasi pembangunan yang kuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberi umpan balik dan evaluasi mengenai kinerja capaian kebijakan program pendidikan bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Terkait optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan, kata Juwaini, 91 persen responden menilai, anggaran pendidikan belum digunakan secara optimal. Sedangkan sembilan persen sisanya menilai bahwa anggaran sudah digunakan dengan baik.
Selain itu, kata dia, persepsi 92 persen responden mempercayai pemerataan akses pendidikan belum merata dan delapan persen sisanya berpandangan sudah merata.
Selanjutnya, survei DD mengukur hubungan antara studi pendidikan dengan karier. Dari hasil perhitungan menunjukkan 66 persen responden menilai tingkat pendidikan dipercayai memengaruhi karier sesuai bidang studi pendidikannya, sedangkan 34 persn sisanya masyarakat mempercayai studi pendidikan tidak mempengaruhi karir seseorang berdasarkan bidang studinya.
Hal yang tidak kalah penting, kata Juwaini, adalah responden survei masih memercayai tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari data survei menggambarkan 98 persen masyarakat menilai pendidikan akan bisa meningkatkan kesejahteraan atau merubah nasib sedangkan enam persen berpandangan pendidikan tidak mampu merubah ketimpangan atau nasib seseorang lebih sejahtera.
Dia mengatakan tim survei DD juga mengukur persepsi masyarakat terkait pendidikan dengan karier politik. Responden menilai, presiden harus memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni. Sebanyak 59 persen masyarakat menilai seorang presiden harus berstrata pascasarjana, 36 persen minimal sarjana dan hanya lima persen responden berpandangan presiden minimal SMP/SMA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika