REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut salah satu kendala distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni menemukan anak tak sekolah (ATS).

"Susah temui anak tak sekolah. Kalau terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) mudah ditemui, tapi ini nggak ada," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan R Alpha Amirrachman dalam diskusi bersama media di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Selain itu, ia menjelaskan, kendala membuat ATS kembali mengenyam pendidikan adalah motivasi. Ia berujar, mendorong ATS bersekolah, baik di formal maupun tak formal butuh pendampingan dan pendekatan khusus.

Tahun lalu, pemerintah berhasil menyalurkan 60 ribu KIP untuk ATS. Sementara pada 2017, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 2,9 juta ATS. Lebih dari 500 ribu dari jumlah itu sudah mendapat KIP dan memanfaatkannya, baik untuk kursus, sekolah, atau kegiatan belajar lainnya. Namun, dari 2,9 juta itu, Kemendikbud tetap menverifikasi berdasarkan nama dan alamat serta tahun lahir.

"Pemerintah minta berikan perhatian khusus agar dorong ATS. Presiden Jokowi (Jokowi) mendorong yang tak sekolah, kembali ke sekolah," ujarnya.

Menurutnya, sayang apabila penerima KIP tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pendidikan. Sebab, manfaat KIP tidak dapat dicairkan, apabila penerima tidak terdaftar di Dapodik.

"Tak ada uangnya kalau tak terdaftar di paket A, B, C, atau tempat kursus, atau sekolah," ujarnya.

Pemerintah, Alpha menuturkan, berupaya membuka akses seluas-luasnya untuk mengajak ATS kembali belajar. Ia juga berharap masyarakat meningkatkan kepekaan sosial terhadap ATS di lingkungannya untuk mendorong kembali belajar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika