REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut kesiapan sekolah jadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan atau delapan jam sehari.

"Kita kasih catatan khusus, dalam hal kesiapan, SDM (Sumber Daya Manusia) pada sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaanya dilakukan bertahap, tak harus sekarang," kata Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Kebijakan lima hari sekolah membuat anak berada di sekolah selama delapan jam atau 40 jam dalam sepekan. Kebijakan ini tidak berkalu bagi TK, TKLB, dan PAUD. Namun, pemerintah tidak melarang bagi sekolah-sekolah itu yang ingin melaksanakan.

Hamid menjelaskan, kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2017/2018. Ia menyebut, yang menilai kesiapan sekolah untuk menerapkan, yakni masing-masing dinas pendidikan. Ia pun membantah kebijakan ini wajib diterapkan secara nasional.

"Mana saja skul yang sudah siap laksanakan pada 2017. Tak benar ini berlaku semua, pukul rata tanpa perhatikan ini," ujar dia.

Pada 2017, terdapat 9.830 sekolah yang dinilai mampu dan siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Penilaia dilakukan pada guru yang mengajar, sarana dan prasarana yang memadahi dan lain-lain. Menurutnya, jumlah tersebut dapat bertambah.

"Kita masih menunggu info dari kepala dinas. Mereka kami beri sosialiasi, pertama minggu lalu, kedua semalam. Kita minta info mana-mana saja yang perlu disiapkan sekolah," katanya.

Hamid menuturkan, pemenuhan SDM pada sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sekolah, yayasan pendidikan. Namun, ia mengatakan, Kemendikbud siap memberi stimulus terhadap pemenuhan SDM.

"Kalau karena kendala sarpras (sarana prasarana), sekolah tak laksanakan tahun ini bertahap dipenuhi sarpras, bertambah terus. Kendala trasnportasi dan keamanan juga jadi pertimbangan untuk tak akan laksanakan," kata Hamid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika