REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, terkait kebijakan lima hari sekolah (LHS). "Belum ada kontak untuk pertemuan dengan PBNU," kata Ketua PBNU, Muhammad Sulton Fatoni ditemui di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis.

Seperti dikutip dari Antara, Sulton menyatakan PBNU terbuka kapan saja dengan Mendikbud jika ingin melakukan komunikasi soal kebijakan lima hari sekolah. PBNU sejak awal menolak konsep sekolah seharian atau full day school yang diwacanakan Kemendikbud.

Dia mengatakan sistem pendidikan saat ini sejatinya sudah baik dengan enam hari sekolah. Jika dipaksakan dengan kebijakan sekolah harian, maka siswa berpotensi kelelahan.

''Akibatnya, hasil dari proses pendidikan tidak dapat tercapai dengan baik,'' kata Sulton.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana memberlakukan aturan lima hari sekolah terhitung mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli 2017. Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6) telah menyampaikan bahwa aturan tersebut telah terbit per 9 Juni 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika