REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan kemungkinan ada guru sekolah yang turut menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ataupun sekadar simpatisan organisasi kemasyarakatan yang telah dibubarkan itu. "Mungkin ada ya, tapi sampai sekarang saya masih belum punya datanya," tutur dia di kompleks perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (26/7).

Muhadjir mengakui HTI memang sudah dibubarkan beberapa waktu lalu. Karena sudah dibubarkan, keanggotaan guru sekolah yang berkecimpung di HTI itu secara tidak langsung pun gugur. "Kalau sudah dilarang otomatis keanggotaannya akan gugur, kalau ada guru (yang jadi anggota HTI)," ucap dia.

Jika guru tersebut diketahui masih melakukan kegiatan yang berkaitan dengan HTI, menurut Muhadjir, maka itu sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum. Persoalan tersebut, bukan di ranah Kemendikbud lagi. "Kalau nanti masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, ya itu urusannya aparat penegak hukum, bukan urusannya Kemendikbud," ungkap dia.

Ketika ada guru yang masih aktif dalam kegiatan HTI, Muhadjir tidak mengatakan akan langsung memecatnya. Sebab, bagi dia, pemecatan guru itu ada proses dan tingkatannya. Mulai dari teguran hingga langklah terakhir yakni pemecatan.

Namun, dia memastikan seorang guru yang terbukti melanggar aturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. "Memecat guru kan ada prosedurnya, ada aturannya. Kita lihat, kalau memang melanggar ketentuan yang ada ya (sanksi). Sanksi tidak harus pecat. Mulai dari teguran keras, peringatan keras sampai dengan diturunkan pangkat. Pemecatan itu kan terakhir," papar dia.

Muhadjir tidak tahu persis di sekolah seperti apa terdapat guru yang kerap aktif dalam kegiatan HTI. Apalagi, sampai saat ini dia pun belum memegang datanya. "Saya enggak tahu itu," kata dia singkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika