REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras kebijakan Full Day School (FDS) atau lima hari sekolah yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kendati demikian, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan karena Mendikbud, Muhajir Effendy merupakan tokoh Muhammadiyah.

"Bukan masalah NU san Muhammadiyah, seandainya menterinya NU pun, seandainya menterinya kiai lah, saya lawan. Ini bukan masalah NU dan Muhammadiyah," ujarnya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8) malam.

Bahkan, Kiai Said mengatakan, dirinya akan menghormati dan mendukung Muhajir Efendi sebagai Mendikbud. Asalkan, kata dia, Muhajir tidak mencari gara-gara dengan menerapkan kebijakan FDS.

"Pak Muhajir saya hormati sebagai menteri dan saya dukung sampai selesai asal tidak bikin goro-goro, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh," ucapnya.

Sementara, Menteri Muhajir sendiri sebelumnya menyatakan bahwa dengan kebijakan FDS pihaknya tidak akan mematikan Madrasah Diniyah yang notabene banyak berada di bawah naungan pesantren-pesantren NU. Namun, menurut Kiai Said, hal itu hanyalah dalam perkataan saja.

"Praktiknya nanti seperti apa? praktiknya dong, itu kan omongannya. Coba kalau tertulis, ini gak. Pokoknya kalau lima hari jelas pulang jam 16.00. Madradah terus jadi gudang rumput, kandang ayam apa?," kata kiai asal Cirebon ini.

Baca juga, Soal Sekolah Lima Hari, Jokowi: Tidak Ada Keharusan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika