REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua GP Anshor Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menggelar aksi menolak kebijakan full day school. Ketua Anshor NTB Zamroni Aziz memperkirakan ribuan elemen dari pimpinan pondok pesantren dan para santri akan turun ke jalan menyuarakan penolakan kebijakan full day school.

"Rencananya Rabu (16/8) kami keluarga besar NU dan pimpinan ponpes serta ribuan santri akan berkumpul di Islamic Center NTB terus ke kantor gubernur," ujar Zamroni kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Jumat (11/8).

Zamroni mendesak Pemprov NTB untuk menolak kebijakan full day school yang dinilai sangat merugikan dunia ponpes. Dia menilai, kebijakan full day school dikhawatirkan akan mematikan pendidikan berbasis agama, seperti madrasah diniah. Padahal, lembaga-lembaga seperti ini memiliki peran penting dalam perkembangan dunia Islam, menjaga hubungan sesama umat Islam, dan juga hubungan antar umat beragama

Zamroni juga tidak sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, full day school bukanlah suatu keharusan dan masing-masing pihak bisa menentukan pilihan sendiri untuk mengikuti atau tidak. "Harapan kita, sudah clear jangan (ada full day school)," ungkap Zamroni.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama NTB TGH Ahmad Taqiudin Mansyur juga mendukung aksi penolakan kebijakan full day school. Taqiudin menilai, kebijakan full day school belum memungkinkan dilaksanakan saat ini melihat kondisi madrasah-madrasah yang ada.

"Pokoknya kita tolak, kasihan madrasah. Situasi ekonomi belum memungkinkan. Bagaimana (madrasah) mau kita 'kasih makan', untuk masih 'hidup' saja sudah untung," kata Taqiudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika