REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons baik keinginan anggota persatuan guru republik Indonesia (PGRI) agar tunjangan mereka bisa diprioritaskan dalam program pemerintah. Dia memastikan pemerintah siap menjadikan kebutuhan guru sebagai keutamaan.
Jokowi mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) guru dan dosen akan mendorong sertifikasi dan tidak akan menghentikan tunjangan profesi guru. Dia percaya peningkatan mutu guru perlu diselaraskan dengan kebaikan dan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kemampuan negara.
"Makanya persoalan serifikasi harus bisa dijalankan dengan baik, dan tunjangan bisa dibayarkan tepat waktu, tepat jumlah," kata Jokowi dalam perayaan HUT PGRI ke -72 di Stadion Patriot, Sabtu (2/12).
Jokowi meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bisa mengkontrol program sertifikasi dan tunjangan profesi para guru. Jangan sampai proses pencairan mengalami keterlambatan, padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dengan baik anggarannya. Sebab perbaikan mutu guru melalui tunjangan ini adalah komitmen pemerintah sebagai tanda penghargaan.
Dia pun meminta agar para guru tidak dipusingkan dengan persoalan administrasi yang harus dikerjakan ketika akan mengikuti saringan sertifikasi atau pendaftaran mendapatkan tunjangan profesi. Proses ini harus bisa disederhanakan.
Jokowi menuturkan, pemerintah saat ini juga sedang giat membangun infrastruktur. Infrastrktur ini termasuk di sektor pendidikan. Melalui dana operasional sekolah (BOS) pemerintah berupaya memberikan perbaikan fasilitas mengajar bagi semua siswa. Selain itu adalah penambahan kuantitas guru sehingga lebih banyak dan bisa tersebar hingga ke daerah terpencil.
Dia mengatakan, guru honorer yang sudah mengabdi cukup lama dan memiliki potensi dalam membangun karakter murid akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk masuk sebagai aparatur sipil negara (ASN/PNS). Semua pihak yang terlibat dalam pengangkatan guru honorer tidak boleh menutup kesempatan tersebut.
"Untuk guru 3T (Tertinggal, terdepan,dan terluar) yang sudah mengabdi puluhan tahun, memiliki potensi dan kualifikasi harus diberikan priotitas. Pemerintah tidak akan meninggalkan mereka. Kita harus sama-sama membangun," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika