REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah dilaksanakan sejak 2015. Hingga 2017, program tersebut terus dilakukan, dengan melakukan peningkatan terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang program tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, UNBK merupakan tuntutan zaman. Dimana semua kegiatan mengandalkan teknologi informasi. Sehingga, UNBK katanya tidak bisa dihindari. "Siap atau tidak siap kita harus melakukan sistem ini secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke," kata SAH kepada Republika.co.id, Sabtu (23/12).
SAH mengungkapkan, pada 2017 ini, hanya sekitar 28.320 ribu sekolah di semua tingkatan yang mampu melaksanakan UNBK. Namun, tahun depan, dia menyebutkan presentasinya akan diupayakan meningkat secara tajam. "Karena presentase sekolah yang bisa melaksanakan UNBK cerminan dari kesiapan dunia pendidikan kita di bidang teknologi informasi," tambahnya.
Terdapat banyak manfaat yang dirasakan dalam penerapan UNBK tersebut. SAH mengungkapkan, tingkat kejujuran sejak UNBK diterapkan menjadi lebih tinggi. Selain itu, kebocoran naskah soal ujian juga sangat sulit untuk dilakukan. Sebab, Soal ujian dikirim 30 menit sebelum waktu ujian," katanya.
Tanggapan serupa dari Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, mengungkapkan, UNBK lebih efektif dibandingkan dengan sistem Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Sebab, dapat menghilangkan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan UN.
"Ini (UNKP) tidak sejalan dengan pembaruan paperless, jadi much more efficient, much more effective, terus kemudian juga menghilangkan cheating, karena kan mereka realtime. Begitu mereka mengerjakan, mesin akan langsung menunjukkan hasilnya," kata Unifah kepada Republika.co.id, Sabtu (23/12).
Untuk itu, Unifah, UNBK harus disambut dengan baik. "Sistem UNBK itu kebutuhan. Pertama itu kebutuhan yang responsif dengan perkembangan teknologi informasi. Kedua, menghilangkan juga apa yang disebut kecurangan dan sebagainya. Ketiga, lebih efisien," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika