REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Konsul Jenderal RI di Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jeddah, Arab Saudi, Mohamad Hery Saripudin berhasil meraih gelar doktor di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jumat (12/1). Gelar tersebut diperoleh setelah yang bersangkutan menyelesaikan sidang promosi doktor Hubungan Internasional Unpad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Pascasarjana.
Sidang yang dilaksanakan pada Jumat (12/1) sekitar pukul 13.20 itu berlangsung kurang lebih satu jam hingga pukul 14.30 WIB. Kegiatan dihadiri oleh ketua tim promotor yaitu Prof Drs Yanyan M Yani serta anggota Prof Dr Obsatar Sinaga.
Hadir pula penguji, yaitu Dr Taufik Hidayat dan Dr R Widya Setiabudi Sumadinata serta perwakilan guru besar Unpad, Prof Dr Nasrullah Nazsir dan Dr Arry Bainus. Pihak penguji menyatakan disertasi yang dibuat oleh bersangkutan lulus dengan yudisium cummlaude.
Sidang yang beres dilaksanakan sekitar pukul 15.30 WIB itu dihadiri pula oleh istri dan anak-anak Mohamad Hery Saripudin. Juga, keluarga besar dan kerabat bersangkutan yang menghadiri sidang hingga tuntas.
"Kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program doktor Ilmu Hubungan Internasional dengan yudisium cummlaude," ujar ketua tim penguji, Dr Widya Setiabudi Sumadinata, Jumat (12/1).
Mohamad Hery mengaku bersyukur dan merasa senang dengan kelulusan sidang promosi doktor. Hasil penelitiannya, kata dia, diapresiasi oleh para penguji di Fisip Pascasarjana Unpad.
"Alhamdulillah saya merasa senang karena paling tidak penelitian kami diapresiasi. Tentu saja sejak 2014 menjadi mahasiswa bagi saya terasa memberatkan tapi membuahkan hasil yang saya harus pandai bersyukur," katanya.
Dalam disertasinya, Hery membahas upaya Pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi isu internasionalisasi kasus Papua terhadap negara Melanesian Spearhead Group (MSG).
Menurut dia, ada empat alasan dirinya memilih judul tersebut, yaitu, pertama, Papua merupakan harga mati bagi Indonesia. Selain itu, ada kepentingan eksistensial bagi Indonesia menyangkut Papua sehingga harus terus diperjuangkan.
Kedua, terdapat kesamaan ras dengan Indonesia. Selain itu, di MSG yang diisi oleh negara Melanesia banyak tokoh dan aktor yang berkampanye negatif perihal Papua.
Hery mengatakan era globalisasi gerakan separatisme semakin mengemuka di Papua. Karena itu, Pemerintah Indonesia sadar betul dan memberikan perhatian kepada negara negara tersebut.
"Zaman Orde Baru, skala prioritas politik luar negeri lebih ke ASEAN. Saat zaman Gus Dur, muncul gerakan separatis seiring globalisasi dan saat itu hanya melihat. Pada zaman SBY, tidka hanya melihat tapi memberikan bantuan. Saat zaman Jokowi, harus menjadi bagian," jelas Hery.
Ikuti Whatsapp Channel Republika