REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menyebut, tahun ini hanya 30 persen sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat yang dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Minimnya jangkauan pelaksanan UNBK tersebut karena terkendala sarana prasana dan infrastruktur pendidikan yang masih rendah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Dafson Mamileh mengatakan, dari total 112 SMA/SMK di Papua Barat, hanya 30 sekolah yang menggelar UNBK. Itupun sekolah yang berada kabupaten induk saja, yakni Kabupaten Fakfak, Sorong dan Kabupaten Manokwari. "Di Papua Barat, daerah pinggiran, pantai atau gunung yang sama sekali belum tersentuh untuk internet belum ada, komputer juga," kata Dafson saat ditemui pada kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok, Selasa (6/2).
Dia mengatakan, pihak swasta atau industri yang berada di Papua Barat pun belum berkontribusi dalam peningkatan sarana prasana tersebut. Namun, saat ini pihaknya telah mencoba berkomunikasi agar mereka mau membantu. "Ada dua industri yang berdiri di Papua Barat. Tapi memang belum kasih apa-apa. Belum seperti Freeport yang sudah beri kontribusi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika