REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk merekrut guru SMK dari pegawai senior di berbagai perusahaan. Hal itu dinilai mampu menjadi 'angin segar' bagi SMK yang selama ini mengalami krisis guru yang berkompeten.
"Tantangan SMK saat ini semakin berat, jadi memang langkah itu bisa salah satu solusi yang dilakukan pemerintah," kata Ketua Umum IGI Muhammad Ramli kepada Republika, Selasa (27/2).
Meski begitu, dia meminta agar pemerintah tetap memerhatikan kemampuan mengajar dari setiap pegawai yang akan direkrut. Sebab, banyak pegawai yang memiliki kemampuan bagus namun tidak memiliki skill mengajar.
Selain itu untuk menyukseskan kebijakan tersebut, menurut Ramli, pemerintah juga perlu mempersiapkan honorarium yang jelas. Jika tidak, maka perekrutan guru saat ini hanya akan memicu permasalah baru.
"kelemahan mereka (pegawai) itu kan tidak memiliki kemampuan mengajar. Kalau mau direktur, ya harus ada pelatihan khusus dulu," kata Ramli.
Selain itu, lanjut Ramli, selama ini fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) tidak berjalan dengan maksimal. Karenanya, alih-alih menghasilkan guru yang produktif, LPTK sendiri malah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"LPTK untuk membentuk guru pendidikan dan produktif, hingga kini tidak jalan kan. Itu lah faktor mengapa banyak siswa lulusan SMK menganggur, karena apa yang diajarkan di kelas ya materi yang normatif," kata Romli.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, mulai tahun ini akan merekrut guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal dari pegawai senior perusahaan-perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menyiasati problem kekurangan guru di SMK.
"Sudah ada kesepakatan dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimungkinkan mulai tahun ini akan merekrut guru SMK yang bersumber dari pegawai senior perusahaan," kata Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika