REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merujuk pada data Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017/2018, empat wilayah yang memiliki APK terendah masih didominasi oleh wilayah Indonesia Timur. Terendah pertama, yaitu Papua sebanyak 52,13 persen, Kalimantan Timur 55,6 persen, lalu Maluku sebanyak 57,12 persen, dan NTT 58,22 persen.
Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ella Yulaelawati mengklaim, angka tersebut sudah cukup baik. Sebab, selama ini pemerintah pusat telah memprioritaskan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T).
"Kita juga sudah mengganggarkan untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) melalui DAK nonfisik untuk rehab dan prioritaskan daerah 3T," kata Ella kepada Republika di Jakarta, Selasa (6/3).
Sementara itu, kata Ella, untuk daerah yang memiliki APK PAUD tertinggi yakni Yogyakarta sebanyak 98,44 persen, Jawa Timur sebanyak 96,37 persen, Sulawesi Tengah sebanyak 91,69 persen, dan Gorontalo sebanyak 90,26 persen.
Dia menegaskan, dorongan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terus dilakukan. Dia pun menyebutkan, saat ini kesadaran pemerintah daerah (Pemda) mempermudah akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup baik.
"Banyak pemerintah daerah yang sudah mulai menunjukkan keberanian untuk menganggarkan dana insentif PAUD," kata Ella.
Kendati demikian, Ella mengakui, Pemda masih sulit ketika diminta untuk memperbaiki kualitas PAUD di daerahnya. Mulai dari peningkatan kualitas pengadaan sarana prasana pendukung pendidikan hingga persoalan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
"Misalnya untuk meningkatkan kualitas guru PAUD harus mulai ada anggaran untuk pelatihan, beasiswa guru dan insentif untuk kesejahteraan guru PAUD. Hal itulah yang perlu kita dorong," jelas Ella.
Ikuti Whatsapp Channel Republika