REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Sebagian guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menuturkan beban kerja yang dimiliki sangat berat. Namun kewajiban tersebut tetap dilakukan demi peserta didik di daerah ini.
Sari Utami (30 tahun), salah satu GTT mencontohkan beban kerja yang dilakukannya selama ini. "Beban mengajar saya lebih dari guru sertifikasi", katanya, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (19/3).
Ia juga kerap dilibatkan untuk mengampu kelas-kelas yang masuk Ujian Nasional (UN). Hal seperti ini sudah jamak dialaminya karena di sekolah tempat ia mengabdi (SMPN 5 Ungaran) mengalami keterbatasan guru mata pelajaran (mapel).
Hanya saja, beban ini belum sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima. Oleh karena itu, ia mewakili GTT/PTT SMP Negeri se-Kabupaten Semarang juga meminta kejelasan nasib kepada Pemkab Semarang.
Tuntutannya sama, yakni meminta Bupati Semarang untuk menerbitkan surat keputusan (SK) Bupati Semarang. SK tersebut, lanjutnya, dipandang sangat penting untuk pengajuan sertifikasi.
Sari juga mengakui, keberadaan GTT di sekolah negeri dengan di sekolah swasta situasinya lebih baik. Para pengajar, mereka mengemban tugas untuk mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa.
Namun selama ini, Pemkab Semarang dinilai belum memperhatikan nasib maupun kesejahteraan GTT/PTT tersebut. "Teman-teman saya baru dua tahun mengajar di sekolah swasta sudah bisa mengikuti sertifikasi," katanya.
Seperti diberitakan, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)di Kabupaten Semarang menuntut pemkab setempat memikirkan nasib mereka.
Saat ini, PTT maupun GTT di daerah ini masih setia mengabdi di tengah kesejahteraan hidup yang dinilai jauh dari kata layak. Sehingga kembali menuntut kejelasan nasib.
Ketua Paguyuban GTT/PTT SD Negeri se-Kabupaten Semarang, Tri Mulyanto, mengungkapkan kesejahteraan mereka saat ini masih memperihatinkan. Mereka menilai kesejahteraan saat ini masih belum mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika