REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, meminta Dinas Pendidikan Jabar tak menganggap masalah kebocoran soal Ujian Sekolah Berstandard Nasional (USBN) 2018 di Kota Bandung, bukan persoalan kecil. Karena, walaupun tak ada laporan dari Kabupaten/kota yang lain, tapi bukan berarti tak ada kebocoran.
"Teknologi informasi bergitu mudah menyebar. Mudah-mudahan hanya terjadi di Kota Bandung, tapi kan di daerah lain tak menutup kemungkinan juga," ujar Yomanius saat menerima Pengaduan tentang Kebocoran Soal USBN dari FAGI Kota Bandung, Senin (26/3).
Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung, melaporkan dugaan temuan kebocoran soal pada Komisi V DPRD Jabar, Senin (26/3).
Yomanius mengatakan, harus ada klasifikasi persoalan ini ke depan agar tak boleh lagi ada kejadian serupa pada pelaksanaan ujian berikutnya. Ia mengusulkan, ada semacam tim investigasi atau pun apa pun namanya untuk menelusuri akar persoalan ini.
"Harus ada respons agar jadi antisipasi langkah ke depannya agar tak terjadi lagi. Selama ada kelonggaran aturan, potensi kebocoran akan terjadi," katanya.
Untung menilai, adanya kebocoran soal tersebut yang menjadi korban adalah siswa. Oleh karena itu, tim harus mengkerucutkan terkait potensi kebocoran ini. Indikasinya, kebocoran ini tak hanya terjadi di Kota Bandung.
"Ini kecil, tapi mencoreng dunia pendidikan. Bagi saya pribadi ini bukan urusan kecil, tapi urusan besar karena korbannya siswa. Apa pun bentuknya, ini harus diselesaikan," katanya.
Baca Juga: FAGI Kota Bandung Laporkan Dugaan Kebocoran Soal USBN
Menurut Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri, pihaknya segera membentuk tim investigasi untuk mendalami laporan kasus ini supaya tidak terjadi tahun depan. Syamsul mengatakan, tidak mau mengira-ngira sebelum didapat hasil investigasi.
"Dalam waktu seminggu tim ini akan bekerja, mencari dari mana sumbernya. Kalau ada indikasi kriminal, kita lanjutkan kepada aparat penegak hukum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika