REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Arzeti Bilbina mengatakan, minimnya realisasi anggaran riset akan menjadi bahan pertimbangan dalam Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU SINAS IPTEK) yang kini tengah dirancang. Sebab, selama ini banyak desakan untuk memperbesar dana riset.
"Beberapa pakar yang kami undang, mereka menyatakan kurangnya anggaran riset, sehingga kita punya semangat yang sama ingin menaikkan anggaran riset, paling tidak 1 persen dari APBN. Tapi setelah mendengar data terkait anggaran riset jadi berpikir ulang, apa sebenarnya problem riset kita?" jelas Arzeti kepada Republika, Selasa (27/3).
Arzeti mengungkapkan, untuk bisa maju, riset-riset di Indonesia memang perlu dikembangkan dan didukung dengan anggaran yang cukup. Namun, dia pun merasa perlu merancang aturan yang bisa menyeleksi riset-riset yang berkualitas dan berdampak bagi bangsa Indonesia. Jika tidak begitu, maka hasil riset pun tidak akan optimal.
"Jangan sampai jika anggaran riset kita perbesar namun output, outcome ataupun dampak dari penelitian itu sendiri tidak maksimal. Padahal Indonesia jauh tertinggal jika kita bandingkan dengan negara lain dibidang hasil riset dan pengembangan iptek," ungkap Arzeti.
Karena itu dia berharap, budaya iptek dan riset yang dihasilkan oleh para peneliti bisa berdampak bagi kemajuan bangsa. Selain itu, dia pun berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya riset bisa lebih meningkat. Dengan begitu, hasil riset pun akan lebih berguna dan dinantikan oleh masyarakat.
Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, realisasi dana riset diberbagai kementerian dan lembaga masih sangat minim. Pasalnya, dari jumlah Rp 24,9 triliun yang dianggarkan negara hanya 44 persen atau Rp 10,9 triliun yang berhasil direalisasikan.
"Contohnya kalau biaya riset yang dikeluarkan, katakanlah Rp 10 miliar atau Rp 5 miliar, ternyata yang menghasilkan produk itu hanya Rp 1 miliar, ujar Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika