REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerjunkan tim untuk mengawasi kinerja tim investigasi yang menelusuri dugaan kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Daryanto mengaku pihaknya menerjunkan tim untuk memantau dan mengawasi tugas tim investigasi Jabar karena persoalan ini menjadi tugas mereka. "Kami mengawal supaya segera ditindak," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (28/3).
Sejauh ini, kata dia, tim investigasi bekerja sesuai standar dan prosedur. Namun, pihaknya belum mendapat laporan terkait temuan masalah ini. Karena itu, pihaknya tidak berani menduga-duga dan meminta investigasi tetap harus berjalan.
"Tetapi kalau dugaan (kebocoran soal) terbukti terjadi maka akan segera ditindak," katanya.
Namun, ia mengklaim pelaksanaan UN dan USBN tak berpengaruh dan tetap berjalan. Yang terpenting, kata dia, Kemendikbud berpesan supaya pelajar peserta USBN maupun ujian nasional (UN) tetap tenang tak terpengaruh isu ini.
"Jangan terganggu dengan isu ini (kebocoran soal) karena hanya satu atau dua kasus yang terjadi," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) Ahmad Hadadi mengatakan, tim investigasi masih terjun untuk mendalami dugaan ini. Mereka terdiri dari Dinas Pendidikan Jabar ditambah Dewan Pendidikan,Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hingga Inspektorat lingkup Jabar.
"Sedang diperdalam oleh tim investigasi. Jadi, untuk sementara belum bisa disimpulkan tentang kebocoran USBN," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu.
Saat disinggung mengenai tenggat waktu penemuan hasil investigasi, Hadadi mengaku tidak menetapkannya. "Tidak ada target. Kami lihat saja," katanya.
Sebelumnya, USBN SMA atau sederajat di Bandung digelar pekan lalu. Yaitu pada Senin 19 Maret 2018 dan akan berakhir hari ini. Dugaan kebocoran soal terjadi di kota Bandung. Pada Senin (26/3), Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung, melaporkan dugaan kebocoran soal USBN ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.
