REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pendidikan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengkritisi penggunaan soal ujian yang membutuhkan daya nalar tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Retno, untuk meningkatkan kualitas pendidikan seharusnya pemerintah memenuhi kuantitas dan kualitas pendidik, serta meratakan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

"Pemerintah jangan berpikir bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kesulitan soal, bukan meningkatkan kualitas pendidik atau sarpras," kata Retno di Jakarta, Rabu (25/4).

Karena itu, dia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk fokus memenuhi delapan standar nasional pendidikan, terutama standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga proses pembelajaran HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah.

"Dengan begitu akan adil, karena proses pembelajarannya sudah HOTS maka soalnya juga HOTS," kata Retno.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk tidak risau dengan HOTS. Hal itu karena jumlah soal HOTS hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen dari keseluruhan soal.

Muhadjir menegaskan kisi-kisi soal dengan pendekatan HOTS untuk UN SMP maupun UNBK SMA sebelumnya telah disosialisasikan dan diajarkan kepada siswa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika