REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy menekankan pentingnya penataan sekolah dimulai dari penguatan peran masyarakat dalam pendidikan, yaitu melalui Komite Sekolah. Termasuk sumber pendanaan alternatif yang tentunya dengan cara-cara yang baik, transparan, dan akuntabel; seperti sumbangan alumni.
"Intinya perlu adanya keterlibatan banyak pihak dalam mendukung sekolah. Lalu bagaimana cara menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungan sekitar untuk memajukan sekolah," kata Muhadjir, Jumat (1/6).
Dia menjelaskan, selama ini Kemendikbud bekerja sama dengan tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) untuk menyosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Karenanya dia meminta agar masyarakat tidak ragu dan takut melapor, jika terbukti ada penyalahgunaan sumber dana tersebut.
"Kalau ada keraguan, lapor saja. Kita tugaskan Itjen untuk mendampingi," kata Muhadjir.
Di sisi lain dia juga mengingatkan pentingnya alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi. Saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Mendatang, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan.
"Kami mohon kepala dinas dapat memperjuangkan guru-guru honorer agar mendapatkan gaji minimal sebesar upah minimum regional. Itu kan bisa dianggarkan di APBD," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika