REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendukung DKI Jakarta menjadi salah satu daerah percontohan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). "Kami sangat mendukung DKI Jakarta menjadi proyek percontohan revitalisasi SMK yang nantinya akan menjadi contoh provinsi-provinsi lainnya," kata Mendikbud dalam siaran pers, Ahad (1/7).
Pencanangan Implementasi Revitalisasi SMK merupakan wujud realisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pencanangan revitalisasi SMK di Jakarta pada Sabtu, juga dilakukan penyerahan siswa tamatan SMK sebagai karyawan yang memiliki masa tunggu 0 (nol) bulan dari kelulusan kepada 125 perusahaan mitra SMK di Ibu Kota.
"Apa yang kita lakukan ini merupakan tindaklanjut dari Inpres Nomor 9 Tahun 2016. DKI Jakarta bisa menjadi pilot project revitalisasi SMK dengan wilayah yang ideal memiliki jumlah SMK, dunia usaha, dan dunia industri yang relatif seimbang, bahkan dunia usaha dan Industri lebih banyak," kata mendikbud.
Dia menambahkan, dengan jumlah dunia usaha dan dunia industri yang relatif seimbang, bahkan lebih banyak dari SMK, maka kapasitas SMK dapat dilipatgandakan. Dengan semakin majunya pelayanan pendidikan SMK yang menghasilkan SDM yang berkualitas dapat membantu bangsa dan negara dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan.
"Infrastruktur ini tidak akan ada artinya jika tidak kita siapkan sumber daya manusianya yang nanti akan mengisi teknostruktur. Karena itulah tugas kita menyiapkan siswa-siswa SMK yang nantinya dapat mengisi teknostruktur dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah," kata Muhadjir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan program revitalisasi SMK di daerahnya melalui perluasan akses masyarakat akan menambah daya tampung peserta didik baru pada SMK negeri dari 22 persen menjadi 45 persen pada 2022. Upaya tersebut dilakukan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 42 unit dan membangun ruang kelas baru.
"Kami berencana meningkatkan porsi siswa SMK dari 22 persen menjadi 45 persen, itu artinya sampai dengan periode 2022 akan ada pembangunan 42 SMK baru dan juga penambahan kapasitas kelasnya," jelas Anies.
Dia menambahkan, tidak kalah pentingnya pemerintah daerah mendorong terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan pada SMK negeri untuk mengoptimalkan penyelenggaraan "teaching factory" sebagai pendekatan pembelajaran berbasis industri di SMK. "Kami akan membentuk BLUD khusus untuk kebutuhan pengelolaan SMK ini, jadi harapannya nanti pengelolaan keuangannya itu jauh lebih efisien dan efektif. Kami juga akan ada program piloting yang sekarang sudah berjalan akan kita perluas lagi. Harapannya nanti SMK di Jakarta bisa menjadi percontohan," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika