REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Rencana pemerintah menyiapkan kawasan ekonomi khusus pendidikan dinilai sebagai terobosan baru. Syaratnya, perwujudan hal tersebut tidak berhenti pada pembangunan kawasan, namun juga upaya untuk benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri.
"Upaya terobosan baru yang dilakukan pemerintah ini patut diapresiasi," kata pengamat pendidikan, Muhammad Nur Rizal, kepada Republika, Selasa (16/10).
Meskipun demikian, Rizal mengingatkan terobosan baru tersebut harus dibarengi dengan tiga kebijakan. Yang pertama adalah pengembangan cara berpikir serta etos kerja yang panjang. "Budaya berpikir kritis serta akar riset masyarakat kita harus ditumbuhkan sejak dini dengan program revolusi di bidang kurikulum, cara belajar, hingga ekosistem belajar yang baru dan adaptif untuk kebutuhan masyarakat 4.0," kata Rizal.
Yang kedua, kata dia, kebijakan dalam bentuk dukungan alokasi anggaran riset. "Saat ini alokasi riset inovasi kita hanya 0,21 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto-Red), sekurangnya dibutuhkan anggaran sebesar 1-3 persen dari budget PDB," katanya.
Terakhir, pemerintah perlu memastikan dukungan industri untuk memberikan keringanan pajak bagi perguruan tinggi dalam pelaksanaan riset strategis yang ditujukan bagi kepentingan pembangunan nasional di era revolusi industri 4.0.
"Jika dibukanya perguruan tinggi luar negeri terkemuka dibarengi oleh tiga kebijakan di atas, maka pembangunan kawasan khusus pendidikan merupakan terobosan baru, bukan sekedar menciptakan program kapitalisasi pendidikan baru, dimana keberadaan mereka (Perguruan Tinggi Luar Negeri/PTLN) justru akan memperlebar jurang disparitas kualitas pendidikan," kata pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) itu.
Dosen Fakultas Teknik UGM itu juga menyarankan dibangunnya lab-lab kampus yang nantinya bisa menjadi gateway bagi para lulusan kampus luar negeri atau para diaspora agar bisa memberi kontribusi melalui riset di Indonesia. "Jadi nantinya PTLN tersebut bisa menjadi partner bagi para diaspora," kata lulusan Monash University Australia itu.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan akan menyiapkan kawasan ekonomi khusus pendidikan untuk perguruan tinggi luar negeri yang akan beroperasi di Tanah Air. "Akan ditetapkan daerah untuk KEK pendidikan," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan pemerintah membuka peluang operasional perguruan tinggi luar negeri di Indonesia dengan beberapa syarat. "Perguruan tinggi luar negeri beroperasi di dalam negeri tidak bisa kita hindari, sesuai dengan General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN," katanya.
Kendati demikian, pemerintah akan mengatur agar semuanya sesuai dengan perundang-undangan. "Kami akan mengatur agar masuk sesuai undang-undang, harus kita berkolaborasi dan bekerja sama," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan menetapkan kawasan ekonomi khusus untuk pendidikan yang akan berpedoman pada Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). "Jadi nantinya akan beroperasi di KEK," katanya.
Sebelumnya, ia mengatakan sudah ada beberapa perguruan tinggi luar negeri yang tertarik beroperasi di Indonesia. Menurut dia, operasional perguruan tinggi luar negeri unggulan di Tanah Air akan memberikan beberapa keuntungan, seperti anak Indonesia tak perlu lagi kuliah ke luar negeri untuk mendapatkan universitas yang bagus.
Ia mengatakan, nantinya perguruan tinggi yang akan dibangun di kawasan tersebut adalah perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya, PTLN dan peneliti asing bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan peneliti yang ada di Indonesia.
